Hak atas tanah yang aman dan dapat ditelusuri merupakan prasyarat bagi setiap pasar KPR, setiap basis pajak tanah, dan setiap tawaran investasi yang kredibel. Kami menasihati pemerintah dalam memodernisasi pendaftaran tanah dan layanan transaksi properti — merekonsiliasi data kadaster dan catatan hukum, mendigitalisasi perjalanan peralihan hak, dan membangun pengaturan kelembagaan yang menjaga register tetap tepercaya dari waktu ke waktu.
Kami menilai register dan kadaster secara bersamaan: cakupan, akurasi, jumlah bidang tanah yang belum terdaftar atau dikuasai secara informal, serta tingkat ketidaksesuaian antara catatan hukum dan penguasaan fisik. Hal ini menentukan apakah mandatnya berupa pendaftaran pertama secara sistematis, migrasi data, atau modernisasi lapisan layanan — tiga program yang sangat berbeda.
Hak atas tanah digital memerlukan kedudukan hukum. Kami mengidentifikasi perubahan peraturan yang diperlukan agar catatan elektronik, tanda tangan digital, dan kekuatan pembuktiannya diakui, serta memperjelas mandat lembaga pendaftaran, survei, peradilan, dan pemerintah kota agar akuntabilitas atas integritas register tidak ambigu.
Kami merancang ulang perjalanan layanan peralihan hak, KPR, dan pemecahan bidang tanah dari hulu ke hilir — termasuk tahap penilaian, perpajakan, dan kenotariatan — serta menetapkan nomor identifikasi bidang, model data, dan integrasi dengan sistem identitas dan pembayaran yang memungkinkan transaksi selesai tanpa bukti yang sama harus diserahkan ulang di setiap loket.
Kami mentahapkan implementasi sesuai kapasitas kelembagaan dan biaya, serta menyusun kasus bisnis di sekitar apa yang dibuka oleh register: penyaluran KPR, basis pajak tanah dan bangunan yang dapat dipertanggungjawabkan, akses lahan yang lebih cepat bagi investor, dan bukti yang andal untuk perencanaan. Opsi pendanaan dan pemulihan biaya distrukturkan seiring dengan rencana pelaksanaan.
Transformasi Digital
Bicarakan langsung proyek, aset, atau program Anda dengan partner senior.
Hubungi Kami
